**Aktivis Dipersilakan Uji Materi Pasal “Kanker Demokrasi”


Aktivis LSM yang tergabung dalam “Koalisi Melawan Kanker Demokrasi” dipersilakan mengujimaterikan pasal-pasal KUHP yang mereka sebut sebagai “kanker demokrasi” seperti pasal pencemaran nama baik dan penghinaan.
“Silakan diajukan bila ada pasal-pasal yang dinilai membungkam dan memberangus hak sipil warga negara,” kata Hakim Konstitusi M Akil Mochtar ketika beraudiensi dengan aktivis “Koalisi Melawan Kanker Demokrasi” di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, suatu pasal yang pernah diujimaterikan di MK seperti pencemaran nama baik bisa saja kembali diujimaterikan di MK dengan sejumlah syarat.
Akil memaparkan, sejumlah syarat tersebut antara lain tidak lagi diujikan oleh orang atau pihak yang sama dan ada alasan konstitusional yang baru.
MK pada 15 Agustus 2008 pernah menolak uji materi UU KUHP dalam pasal yang mengatur pidana penjara karena pencemaran nama baik.
Putusan MK tersebut dikeluarkan dengan berdasarkan alasan antara lain bahwa kebebasan hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945 juga tetap dibatasi.
Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 berbunyi, “dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain…”
Sedangkan uji materi pasal pencemaran nama baik dalam UU KUHP pada saat itu diajukan antara lain oleh Bersihar Lubis, wartawan yang divonis 1 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Depok karena dianggap mencemarkan nama Kejaksaan Agung setelah menulis artikel di surat kabar pada Maret 2007.
Mendengar penjelasan Akil, Juru Bicara Koalisi Febri Diansyah mengatakan, pihaknya akan berembuk terlebih dahulu untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya.
“Kami akan berbicara terlebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh, apakah ingin mengajukan uji materi atau mengambil langkah advokasi hukum yang lain,” katanya.
Febri yang juga peneliti ICW ini menegaskan, pasal pencemaran nama baik dan penghinaan adalah “musuh kita bersama” karena bisa menjerat tidak hanya aktivis antikorupsi, tetapi juga para wartawan dan masyarakat biasa seperti Prita Mulyasari.
“Koalisi Melawan Kanker Demokrasi” terdiri antara lain dari Neta S Pane (Indonesian Police Watch/IPW), Muji Kartika Rahayu (Konsorsium Reformasi Hukum Nasional/KRHN), dan Nurcholish (LBH Jakarta).

Iklan

KALAU BUKAN KITA SIAPA LAGI ?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s