**RTRW di Jateng Jangan Ikuti Kegagalan Konsep Solo Raya


Setelah lama terkatung-katung sejak digagas 2007, DPRD Provinsi Jawa Tengah saat ini menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2009-2029. Raperda ini akan menjadi acuan pembangunan bagi 35 kabupaten dan kota.

Ketua Panitia Khusus RTRW DPRD Jateng, Anik Amikawati, Sabtu (27/3), mengatakan, terdapat delapan pembagian sistem kewilayahan yang muaranya pada kepentingan pertumbuhan ekonomi daerah.

Anik menyebutkan, pusat pertumbuhan itu diarahkan untuk industri, usaha kecil dan menengah, agroindustri, pariwisata, dan juga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan pengembangan klaster.

Menurut peneliti Center For Micro and Small Enterprises Dynamics (CEMSED) Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Bayu Wijayanto, pengesahan pusat pertumbuhan melalui RTRW itu akan sangat penting bagi peningkatan peran Pemprov Jateng. Sebagai wakil pemerintah pusat, pemprov akan bisa menjembatani pemenuhan kebutuhan riil atas permintaan daerah guna mendukung pengembangan kawasan tertentu.

“Regionalisasi pembangunan cepat terjalin karena sinergitas kerja sama antardaerah. Hal itu bisa berlangsung efektif, malahan makin meluas karena dinamika wilayah itu sejatinya tidak mengenal batas,” ujar Bayu.

Pakar perencanaan wilayah dari Universitas Diponegoro Semarang, Ragil Haryanto, khawatir pembagian wilayah dalam Raperda RTRW tersebut justru membuat proses pembangunan daerah menjadi kaku. Penyusunan Raperda RTRW yang memuat pembagian kewilayahan itu harus benar-benar dikaji.

Dengan pengotakan wilayah ini, suatu daerah tidak dapat mengembangkan potensi ekonomi dengan daerah lain di luar wilayahnya. “Pemerintah daerah harus siap memfasilitasi dinamisasi ini dengan kebijakan tertentu,” kata Ragil.

Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo menilai konsep pembangunan perekonomian dengan pembagian kewilayahan tidak mudah dilakukan. Pengembangan harus direncanakan dengan baik dan setiap daerah harus berperan aktif.

Bibit berharap ketentuan dalam Raperda RTRW Jateng dapat mengembangkan semua daerah yang ada dalam wilayah tersebut. “Seperti konsep Solo Raya yang saya nilai tidak bagus,” kata Bibit.

Solo Raya meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Karanganyar, Klaten, Boyolali, Wonogiri, dan Sragen. Bibit menganggap konsep itu gagal mengembangkan perekonomian melalui pariwisata. Alasannya, Kota Solo tetap menjadi pusat kegiatan dan turis hanya singgah sebentar di daerah Solo Raya lainnya.
**Baru 10 Persen Kendaraan Lewat Tol Kanci-Pejagan
Kendati telah beroperasi sejak akhir Januari lalu, Jalan Tol Kanci-Pejagan (Brebes) belum banyak dimanfaatkan pengguna jalan. Hingga kini jumlah kendaraan yang melewati jalur tol tersebut hanya sekitar 10 persen dari jumlah kendaraan yang masuk ke wilayah Jawa Tengah.

“Sehari tidak sampai 2.000 kendaraan yang masuk dari barat (Kanci, Cirebon),” ujar Kepala Kepolisian Wilayah Pekalongan Komisaris Besar Fatkhur Rahman seusai peletakan batu pertama pembangunan pos polisi di pintu keluar tol Pejagan, Jumat (26/3).

Fatkhur menduga, hal itu akibat pengaruh jalan dari arah Cikampek yang belum tersambung ke Kanci. Selain itu, masyarakat juga masih meminati jalur pantura karena jalannya masih bagus, serta kondisi lalu lintasnya masih memadai untuk dilalui kendaraan berat. “Tapi saya yakin, nanti kalau Lebaran pasti ramai,” kata Fatkhur.

Oleh karena itu, lanjut Fatkhur, perlu adanya pembenahan terhadap sejumlah sarana di jalur tersebut.

Di beberapa ruas jalan perlu diperhalus karena sambungan beton kurang rata, sehingga mengakibatkan ban mobil mudah usang. Selain itu jumlah lampu penerangan dan rambu-rambu lalu lintas di tol ini juga kurang.

Meskipun begitu, lanjut Fatkhur, polisi selalu melakukan patroli di sepanjang jalur tol. Setiap hari, paling tidak satu unit kendaraan polisi jalan raya (PJR) dan satu unit kendaraan dari petugas keamanan Polres Brebes patroli di jalur itu.

Polisi bersama dengan PT Semesta Marga Raya (pelaksana pembangunan tol Kanci-Pejagan) juga membangun pos polisi di pintu keluar tol Pejagan.

Menurut Fatkhur, pembangunan pos memberi nilai strategis bagi pengembangan jalur tol tersebut. Keberadaan pos juga semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama jika terjadi kemacetan atau kecelakaan.

Kepala Divisi Operasional PT Semesta Marga Raya, Yayan Zumarlyan, mengatakan, sebelum dioperasikan, sarana di jalur tol sudah memenuhi syarat dari Departemen Perhubungan.

Menurut Yayan, pihaknya juga telah melebarkan jalur di luar tol (jalan keluar menuju jalur pantura), serta memberikan fasilitas bagi pejalan kaki.

Namun untuk pengadaan rambu dan lampu penerangan di jalur itu, perlu koordinasi dengan pemerintah daerah setempat.

Iklan

KALAU BUKAN KITA SIAPA LAGI ?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s