**Berpuluh-Puluh Tahun Tidak Terlayani Listrik PLN Di Desa Batang Uru, Kecamatan Sumororang, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat


KAWASAN TIMUR INDONESIA
Inisiatif Cerdas di Balik Ketertinggalan
Linggi (45) memupus sejarah gelap warga Desa Batang Uru, Kecamatan Sumororang, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, yang selama puluhan tahun tidak terlayani listrik PT PLN. Turbin listrik mikrohidro buatannya menerangi malam dan memutar roda ekonomi warga.
Di tengah krisis listrik nasional, warga Batang Uru dan 50 desa lainnya justru berlimpah energi.
”Sebelum ada listrik, desa ini sepi. Kalau malam gelap sekali. Kalau ada keperluan malam keluar rumah, kami bawa obor atau lampu minyak,” ujar Sappe (80), warga Batang Uru, Minggu (7/2).
Kesulitan warga seperti warisan turun-temurun. Linggi yang mantan Kepala Desa Batang Uru terpanggil untuk mengakhirinya. Ia tidak mau lagi berpangku tangan menunggu kehadiran pemerintah yang entah kapan akan muncul untuk membangun desanya.
Pengetahuan membuat turbin pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) yang ditimba dari Yayasan Turbin dipraktikkannya. Linggi merogoh saku pribadi untuk membuat turbin berdaya 3.000 watt di bengkel sederhana miliknya. Pada 1993 aliran air Sungai Panderangan berubah menjadi energi listrik yang menerangi malam di Batang Uru.
Tiga tahun kemudian turbin diganti dengan kapasitas 8.000 watt. Dua tahun berikutnya Linggi menambah dua turbin masing-masing berdaya 7.000 watt. Sebagian daya dipakai untuk mengembangkan bengkel pembuatan turbin milik Linggi dan selebihnya untuk warga.
Pada 2007 dibangun turbin baru berkapasitas 30.000 watt, kerja sama masyarakat serta Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dan Proyek Tenaga Listrik Mikrohidro. Listrik pun mengalir siang-malam. Warga masyarakat Batang Uru bisa mengembangkan usaha bengkel las, toko kelontong, warung makan, dan penggilingan padi bertenaga listrik.
Inisiatif cerdas Linggi itu bak era Renaisans (kebangkitan kembali) warga Batang Uru serta 50 desa lain di Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah, yang kini memasang turbin buatan Linggi. Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (Bakti) mencatat ada 15.000 pelanggan yang menikmati listrik.
Lain lagi di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara. Ketiadaan layanan listrik PLN masih dialami warga di 400 pulau dari 440 pulau berpenghuni. Warga jarang yang mampu mandiri menyediakan energi listrik karena wawasan dan pengetahuan terapan PLTMH masih minim. Di sinilah seharusnya pemerintah hadir melakukan rekayasa sosial, membekali rakyatnya dengan pengetahuan praktis dan mudah diterapkan.
Warga di pulau-pulau yang belum terjangkau layanan PLN terpaksa menggunakan generator set (genset). Itu pun terbatas bagi mereka yang berduit. Operasional genset mahal karena di pulau-pulau kecil harga bensin per liter Rp 10.000-Rp 12.000.
Data PT PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara (M2U) menyebutkan, di Maluku listrik PLN hanya mengalir di 28 pulau dari 259 pulau berpenghuni, sedangkan di Maluku Utara baru 12 pulau dari 180 pulau berpenghuni yang terlayani. Itu pun belum semua penduduk di 40 pulau menikmati listrik.
Di Maluku (berpenduduk 1,43 juta jiwa) terdapat 340 desa dari total 800 desa di provinsi itu belum memperoleh layanan listrik. Di Maluku Utara (910.000 jiwa) terdapat 271 desa dari total 740 desa yang belum terlayani PLN.
Impian warga kepulauan Maluku dan Maluku Utara untuk memperoleh layanan listrik PLN nyaris pupus setelah ada kebijakan pemerintah melarang PLN membangun pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Padahal, untuk wilayah kepulauan hanya PLTD yang paling memungkinkan dan efisien.
Mantan General Manager PLN M2U Bagus Setyawan menegaskan, di wilayah kepulauan sangat sulit membangun sistem interkoneksi untuk memenuhi listrik di semua wilayah.
Kemiskinan terstruktur
Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu menyatakan, infrastruktur transportasi merupakan kunci untuk memupus kemiskinan terstruktur di kepulauan. Transportasi yang lancar akan membuka keterisolasian dan menggerakkan perekonomian warga. Selama ini sumber daya alam yang melimpah sulit dikelola masyarakat karena akses ke pasar minim.
Di Maluku, hubungan antarpulau masih mengandalkan kapal-kapal pelayaran rakyat (pelra). Kapal besar milik PT Pelni hanya menyambangi sedikit tempat karena keterbatasan jumlah dan sarana pelabuhan untuk sandar. Kapal perintis dan feri juga memegang peranan penting membuka perhubungan ke pulau terpencil.
Masyarakat kepulauan menyiasati keterbatasan itu dengan kapal pelra.
Penjabat Bupati Maluku Barat Daya Angky Renyaan menilai, minimnya perhatian pemerintah selama ini menyebabkan daerah di perbatasan Indonesia-Timor Leste itu tertinggal 60 tahun dibandingkan dengan Tual. Padahal, kondisi Tual masih di bawah Ambon, apalagi dibandingkan dengan Makassar.
Terkait dengan segala ketertinggalan itu, Bakti bekerja sama dengan harian Kompas pada Senin ini menggelar diskusi tentang ”Pembangunan Kawasan Timur Indonesia” di Makassar. (REN/ANG/ROW)

KALAU BUKAN KITA SIAPA LAGI ?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s