**Di Maluku Dan Maluku Utara, Listrik Bisa mati Sampai Satu Bulan Lamanya.


Mari “Katong” Bangkit…!
Oleh Andi Suruji
Abaikan semua perbedaan! Tinggalkan seluruh perselisihan, kubur dalam-dalam dendam kesumat di antara sesama saudara. Cukup sudah darah dan air mata konflik yang tumpah membasahi bumi seribu pulau sekian lamanya.
Pesan itu patutlah kiranya dicamkan warga Maluku dan Maluku Utara. Letupan konflik horizontal yang pernah terjadi, apalagi jika masih akan terjadi lagi, hanya akan semakin mendesak rakyat tak berdosa ke posisi terjepit, terpuruk pada lingkaran kemiskinan yang mengenaskan.
Kini saatnya seluruh rakyat Maluku dan Maluku Utara bangkit, membangun, untuk mengatasi ketertinggalan dan berlari menuju peningkatan kesejahteraan. Dan kemakmuran hanya bisa diraih manakala pembangunan ekonomi bergulir. Kesejahteraan hanya bisa dicapai dengan upaya keras dan kerja cerdas. Tanpa inovasi, potensi sumber daya yang melimpah di sana hanya akan menjadi cerita kosong.
Bergulirnya roda ekonomi pun hanya bisa terjadi manakala saudagar-saudagar nusantara dan mancanegara berbondong-bondong datang kembali ke Maluku untuk beraktivitas, berbisnis dan berinvestasi.
Potensi sumber daya laut, tambang, pertanian, perkebunan, dan pariwisata yang melimpah menanti investor untuk mengembangkannya. Namun, mereka tidak akan datang manakala iklim investasi dan bisnis masih buruk. Pemerintah daerah sendiri tak bisa diharapkan berperan secara signifikan karena keterbatasan anggaran untuk menggerakkan perekonomian di daerahnya. Siapakah saudagar yang dinanti itu? Mereka adalah pemilik modal dari kalangan partikelir, perbankan, dan BUMN.
Sementara iklim investasi dan bisnis yang kondusif bagi pebisnis hanya bisa tercipta manakala berbagai kendala yang selama ini ada bisa diatasi segera, misalnya keamanan dan ketertiban yang baik, biaya berbisnis ”murah”, dan infrastruktur oke. Satu hal lagi, pemda, pada umumnya, meredam nafsu menciptakan pungutan yang tidak perlu sebab perilaku itu justru kontraproduktif bagi penciptaan gula-gula manis, magnet berpenarik datangnya semut-semut investor.
Tiga hal
Mari katong bangkit. Ajakan itulah yang harus digemakan ke seluruh pelosok dan masyarakat Maluku dan Maluku Utara. Orang-orang Maluku dan Maluku Utara sudah waktunya bangun. Untuk bangkit, setidaknya tiga langkah konkret mesti diprioritaskan untuk dilakukan, yakni konsolidasi, inovasi, dan sinergi.
Tiga kata itu gampang menyebutnya. Namun, bisa jadi tak lebih dari sekadar jargon politik pencitraan, sulit terlihat implementasinya, manakala tidak dijadikan semacam spirit perjuangan melawan kemiskinan, sebagaimana pahlawan Pattimura mengusir penjajah.
Penjajahan fisik memang tidak ada lagi di Maluku, tetapi penjajahan bentuk lain yang tak kalah bahayanya adalah kemiskinan, pengangguran, serta korupsi uang negara dan daerah. Perlu upaya sungguh-sungguh disertai komitmen kuat untuk memberantasnya. Harus dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, dipimpin gubernur, bupati, dan wali kota yang dipilih langsung rakyat karena mereka mengemban amanat rakyat, yakni peningkatan kesejahteraan. Pejabat yang tidak mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, hanya janji kosong kampanyenya tanpa bukti, sebaiknya tidak dipilih lagi karena mereka telah mengkhianati rakyat.
Para pemimpin di daerah harus melakukan konsolidasi semua kekuatan dan potensinya. Memetakan potensi daerah secara akurat sebelum ”dijual” kepada pengusaha adalah mutlak. Karya itu akan menjadi navigasi yang andal bagi mereka untuk menanamkan modalnya.
Pemda mesti pula inovatif dan terus berinovasi dalam mengelola daerahnya. Inovasi itu bisa dilakukan dengan menciptakan sistem-sistem baru yang lebih baik, memadukan kearifan lokal dengan pengetahuan manajemen modern, dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, meningkatkan mutu pelayanan publik.
Sinergi dibutuhkan untuk mencapai efisiensi dan optimalisasi sumber daya yang terbatas dimiliki. Pemda sejauh mungkin mesti menghindari perlombaan membangun proyek ”mercusuar” tetapi kemudian mubazir. Yang diperlukan adalah menentukan prioritas dan menghindari proyek yang tumpang tindih agar menghemat sumber daya dan memberi manfaat yang besar bagi rakyat. Kalau suatu proyek cukup ada di suatu daerah tertentu, daerah tetangga mungkin tak perlu melakukan hal serupa, tetapi memilih proyek lain yang bisa saling menutupi kekurangan. Tujuannya, supaya daya ungkit memacu akselerasi perputaran roda ekonomi semakin kuat.
Strategi pemerintah dalam menjaga keseimbangan dan keberlanjutan pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan juga urgen, tak boleh dinomorduakan. Masyarakat lokal janganlah ditinggalkan dalam proses membangun daerah.
Pengalaman masa lalu mengajarkan, potensi hutan, tambang, dan sumber daya alam lainnya terkuras oleh investor, tetapi hanya menyisakan ketertinggalan masyarakat bawah. Hanya segelintir elite yang menikmati kue pembangunan itu. Pemerintah daerah yang cerdas tentu tidak mau lagi mengulangi kesalahan masa lalu. Hanya keledai yang jatuh berulang kali pada lubang yang sama.
”New deal”
Jika hal-hal seperti itu dilaksanakan, langkah strategis berikutnya bagi pemda ialah melakukan perhitungan baru (new deal) dengan pemerintah pusat. Keberpihakan pemerintah pusat dalam mengalokasikan anggaran yang lebih adil untuk infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan dan bandara, serta terutama tenaga listrik bagi wilayah tertinggal, sangat diharapkan oleh daerah.
”Kami miskin bukan karena tidak makan, tetapi lebih karena tidak bisa menjual hasil usaha rakyat,” kata Gubernur Maluku Utara Thaib Armaiyn.
Artinya, mereka tertinggal, yang diverbalkan dengan kata miskin, bukan karena kemalasan. Mereka adalah pekerja keras yang sudah terbiasa menantang ganasnya alam. Produksi mereka yang memadai justru tidak bisa terjual karena tidak adanya sarana angkutan memadai sesuai tuntutan perputaran roda bisnis. Hal lain, persoalan kelangkaan kelistrikan yang akut. ”Capek Pak. Jangankan pengusaha, masyarakat saja sudah kesal. Listrik bisa mati sampai satu bulan lamanya,” ujar seorang bupati.
Kalau saja pemerintah pusat mau membuka mata, tentu mereka akan melihat kondisi nyata semacam itu, bisa jadi sama buruknya dengan kondisi pada zaman penjajahan. Padahal, potensi Maluku dan Maluku Utara luar biasa besar untuk dikembangkan. Sekitar 70 persen wilayah kedua provinsi itu adalah perairan. Persoalannya, sering kali terjadi potensi itu lebih banyak dinikmati pemburu ikan asing karena kegagalan kita melindungi aset sendiri sehingga dengan mudah dicuri orang lain. Sementara biaya patroli untuk mengamankan laut dan isinya cukup mahal, yang mustahil dilakukan pemda bersama masyarakat nelayannya. Dibutuhkan tangan pemerintah pusat.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 3 Agustus 2010 akan datang ke sana untuk mencanangkan Maluku sebagai lumbung perikanan nasional.
Kita ingatkan, jangan sampai sekali dicanangkan sesudah itu mati angin…!
Sumber : Kompas

KALAU BUKAN KITA SIAPA LAGI ?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s