**Direktur Transmisi Kementerian Kelistrikan India


Kapil Mohan berseloroh
KEBIJAKAN KELISTRIKAN
Liberalisasi, Belum Teruji Waktu
Kantor Kementerian Kelistrikan India yang menempati gedung lawas berlantai empat di kompleks kantor pemerintahan, Rafi Marg, New Delhi, sama sekali tidak terlihat mentereng. Liftnya sempit dan berhenti di setiap lantai. Setiap kali pintu membuka, terlihat pemandangan serupa.
Pegawai lalu lalang di lorong berlantai kusam penuh tumpukan kursi dan meja tak terpakai serta gunungan berkas lama. Temboknya dipenuhi noda kecoklatan, tanda bekas cipratan ludah orang yang mengunyah tembakau.
Seperti membaca pikiran saya, Direktur Transmisi Kementerian Kelistrikan India Kapil Mohan berseloroh, ”Kantor ini memang seperti baru dilewati angin topan. Tetapi, siapa sangka semua kebijakan penting dibuat di sini.”
Mohan mengatakan, meski liberalisasi pengelolaan kelistrikan telah dilakukan, pemerintah masih memegang kontrol cukup besar. Kepemilikan pemerintah pada perusahaan listrik negara National Thermal Power Corporation (NTPC) masih besar.
NTPC menguasai sepertiga pasokan daya pembangkit listrik. ”Inti reformasi pengelolaan kelistrikan adalah perbaikan tata kelola. Kami ingin memastikan semua berjalan baik,” ujar dia.
Kebijakan pengelolaan kelistrikan India beberapa kali dirombak, menyesuiakan dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang besar. Proses liberalisasi pengelolaan kelistrikan terbagi tiga tahap: perubahan tahun 1991, tahun 1996, dan 2003.
India mulai mengelola sendiri kelistrikannya selepas merdeka tahun 1947 dengan menasionalisasi perusahaan listrik Pemerintah Inggris. Selanjutnya, selama empat dekade layanan kelistrikan dilakukan perusahaan negara dan negara bagian.
Era ini ditandai ketergantungan perusahaan tersebut pada subsidi pemerintah karena berlakunya tarif di bawah ongkos produksi untuk konsumen pertanian dan rumah tangga.
Untuk mengatasi kondisi kekurangan daya pembangkit, pemerintah memutuskan melibatkan swasta. Tahun 1991, pemerintah mengamandemen undang-undang ketenagalistrikan yang berlaku sejak 1948. Perubahan kebijakan ini menandai awal liberalisasi pengelolaan kelistrikan. Mulailah era pembangkit listrik swasta.
Sebagian kalangan menilai, isu kesulitan keuangan dimanfaatkan sejumlah lembaga keuangan internasional—termasuk Bank Dunia—untuk mendorong liberalisasi kelistrikan. Liberalisasi identik dengan privatisasi dan masuknya modal asing.
Banyak tantangan
Proses awal liberalisasi menghadapi banyak masalah, terutama karena proses pembangunan pembangkit tidak transparan dan kompetitif. Banyak perjanjian kerja sama diteken perusahaan negara dengan pihak swasta tanpa perencanaan. Misalnya, tetnang banyaknya daya listrik dan jenis energinya.
Akibatnya, pada 1991-1995 perusahaan listrik negara sepakat membeli daya listrik 100.000 megawatt (MW), di atas daya yang tersedia saat itu yang totalnya 85.000 MW. Sebagian besar kontrak bermasalah, terutama terkait penggelembungan biaya konstruksi yang membuat harga jual listrik lebih mahal.
Salah satu kasus terkenal adalah pembangkit listrik tenaga gas dan uap berkapasitas 2.200 MW yang dibangun Enron dari Amerika Serikat. Enron, melalui anak usahanya, Dabhol Power Company, bekerja sama dalam penjualan listrik selama 20 tahun dengan perusahaan Pemerintah Negara Bagian Maharashtra pada 1992.
Pemerintah Maharashtra mengeluarkan 26 miliar dollar AS untuk kontrak itu. Belakangan diketahui kontrak merugikan karena harga jual terlalu mahal.
Tahun 1996, pemerintah menghentikan kerja sama itu kasus dibawa ke arbitrase internasional. Kasus itu menyurutkan minat investor asing terlibat pembangunan listrik swasta.
Tahun 1996, reformasi pengelolaan kelistrikan memasuki tahap kedua dengan masuknya Bank Dunia sebagai konsultan perubahan aturan. Bank Dunia merekomendasi beberapa hal, antara lain privatisasi dan pemecahan perusahaan listrik negara, pembentukan badan pelaksana otonom, membuka kesempatan bagi swasta ikut membangun pembangkit dan transmisi, dan peninjauan tarif listrik.
Pemecahan perusahaan listrik milik negara dan negara bagian menjadi perusahaan pembangkit, transmisi dan distribusi yang berdiri sendiri bertujuan mendorong efisiensi dan kompetisi. Pemerintah India menghabiskan hampir 400 juta dollar AS untuk jasa konsultasi tersebut.
Negara Bagian Orissa menjadi proyek percontohan pertama. Namun, ternyata, konsep Bank Dunia itu gagal diterapkan.
”Setelah 15 tahun program berjalan, layanan perusahaan listrik tidak membaik, susut jaringan masih tinggi, dan rasio elektrifikasi tetap rendah,” kata Shantanu Dixit, peneliti di Prayas Energy, lembaga swadaya masyarakat yang terlibat dalam evaluasi kebijakan kelistrikan.
Kegagalan proyek itu tidak menggeser niat pemerintah melanjutkan liberalisasi. Tahun 1998, pemerintah pusat memerintahkan semua negara bagian menerapkan kebijakan serupa.
Namun, ”perintah” ini hanya diikuti Negara Bagian Andhra Pradesh, Karnataka, dan Uttar Pradesh yang melanjutkan program Bank Dunia tersebut.
Diam-diam pemerintah pusat memasukkan program liberalisasi tersebut ke dalam amandemen Undang-Undang Kelistrikan yang diajukan ke parlemen pada 2000.
Akhirnya, keluarlah undang-undang kelistrikan baru pada 2003. Undang-Undang itulah yang kemudian menjadi peta jalan pelaksanaan liberalisasi kelistrikan di India. (DOTY DAMAYANTI)
Sumber : Kompas

Iklan

KALAU BUKAN KITA SIAPA LAGI ?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s