**Upaya PT.PLN Atasi Kekurangan Bahan Bakar Pembangkit


PLN incar batu bara pemerintah Jakarta: PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) berkomitmen mengganti penerimaan negara yang mencapai Rp14 triliun per tahun, asalkan kebutuhan batu bara pembangkit terpenuhi.

Direktur Utama PLN Dahlan Iskan meyakini keinginan kuat BUMN listrik itu untuk mengganti penerimaan negara yang berasal dari royalti dan dana hasil produksi batu bara (DHPB) dari perusahaan pemegang kontrak perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) tersebut.

Dia berharap upaya ini dapat mengatasi persoalan kekurangan bahan bakar pembangkitnya.

“Selama ini kan PKP2B itu membayarkannya (setoran ke negara] berupa royalti kepada pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk rupiah, bukan batu bara. Kami usulkan agar kewajiban itu diserahkan dalam bentuk batubara saja kepada PLN,” kata dia, kemarin.

Dahlan menjelaskan PLN kelak mengganti penghasilan yang seharusnya diterima pemerintah, sesuai yang seharusnya. Dengan demikian, negara tidak akan dirugikan karena penerimaan yang seharusnya didapatkan dari PKP2B tetap dibayarkan PLN.

Di sisi lain, perusahaan setrum pelat merah itu juga diuntungkan karena mendapatkan batu barabagi pembangkitnya.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sekitar 47 perusahaan PKP2B yang berproduksi telah menyetorkan dana sekitar Rpll ,26 triliun yang berasal dari royalti dan DHPB, serta deadrent sebesar Rp23,15 miliar pada 2009.

Dari total produksi PKP2B yang mencapai 197 juta ton, sekitar 41 juta ton batu bara dipasok untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Menurut Dahlan, perseroan itu telah menyiapkan lokasi di Provinsi Banten guna menampung seluruh batu bara PKP2B, sekaligus menjadi tempat pencampuran {blending) dan standardisasi batu bara tersebut. “PLN sudah memiliki tanah sekitar 70 hektar di Banten dan itu bisa digunakan untuk menampung seluruh batu bara dari PKP2B.”

Dahlan mengatakan keinginan kuat BUMN listrik itu untuk menampung seluruh batu bara PKP2B yang selama ini diserahkan kepada negara dalam bentuk rupiah, hanya menunggu persetujuan pemerintah.

“Ini idenya belum tentu bisa diterima oleh pemerintah. Kami menunggu persetujuan itu. Kalau dari Dirjen Minerbapabum [Bambang Setiawan], saya yakin mereka setuju saja karena lebih mudah dan mereka tidak perlu membuat wadah khusus untuk menampung batu bara,” kata Dahlan.

Tunggu persetujuan

Kementerian ESDM menilai keinginan PLN untuk mengganti penerimaan negara yang berasal dari royalti dan DHPB dari per-usahaan PKP2B harus mendapatkan persetujuan pemerintah pusat dan daerah.

Sekretaris Ditjen, Batu Bara, dan Panas Bumi Kementerian ESDM Witoro Soelamo mengungkapkan penerimaan negara berupa royalti yang disetorkan oleh perusahaan lambang pemegang izin PKP2B tersebut tidak hanya masuk ke kas pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah.

“Kalau memang PLN mau mengganti setoran royalti itu, tentunya masih harus dikaji lebih lanjut dan dibahas secara interdep karena menyangkut banyak pihak, terutama pemerintah pusat [Kementerian Keuangan! dan daerah,” kata dia.

Menurut dia, keinginan PLN menggunakan langsung batu bara bagian pemerintah dari PKP2B sebesar 13,5% tersebut tidak mudah untuk direalisasikan. Pasalnya, kata dia, bagian pemerintah yang terakumulasi dalam DHPB tersebut diserahkan dalam bentuk in cash.

“Pemda juga memiliki hak dari total DHPB tersebut, makanya usulan PLN itu harus dikaji lebih lanjut,” tutur Witoro.

Sumber : Bisnis Indonesia

KALAU BUKAN KITA SIAPA LAGI ?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s